Pemerintah Jepang Menyetujui Pemotongan Pajak Konsumsi Pangan

Pemerintah Jepang telah memutuskan menurunkan pajak konsumsi atas pangan menjadi 1 persen selama dua tahun mulai April 2027. Saat ini tarifnya sebesar 8 persen.

Pemerintah menyetujui kebijakan itu dalam rapat Kabinet luar biasa pada Rabu.

Rencana itu menurunkan pajak atas barang pangan menjadi 1 persen selama dua tahun. Selain itu, tunjangan akan diberikan agar pajak tersebut secara efektif menjadi nol bagi penerima penghasilan rendah dan menengah.

Menurut kebijakan itu, pemerintah akan meninjau seluruh belanja dan aliran penerimaan—termasuk subsidi, keringanan pajak khusus, serta pendapatan non-pajak—untuk mengamankan pendanaan yang diperlukan. Pemerintah tidak akan mengandalkan obligasi penutup defisit.

Pemerintah menargetkan menyelesaikan rencana tersebut selama proses penyusunan anggaran tahun fiskal 2027.

Setelah pemotongan pajak selama dua tahun, tunjangan baru yang terkait pendapatan akan diperkenalkan mulai tahun fiskal 2029, dengan bantuan sesuai pendapatan masing-masing orang. Namun, bahkan di dalam partai penguasa, kekhawatiran muncul terkait sumber pendanaan dan disiplin fiskal.

Menjelang keputusan Kabinet, Partai Demokrat Liberal menyetujui kebijakan itu dalam rapat Dewan Umumnya, meskipun beberapa penentang yang dikenal tidak hadir. Koalisi penguasa akan menyusun pedoman reformasi pajak yang mencakup pemotongan tersebut.

Pemerintah berencana mengajukan rancangan undang-undang selama sidang Diet luar biasa yang diperkirakan digelar pada musim gugur.