Otoritas Jepang dan Bandara Narita Sepakat Memulai Prosedur Pengambilalihan Lahan untuk Landasan Pacu Baru

Pemerintah pusat dan daerah Jepang serta pengelola Bandara Narita sepakat memulai prosedur pengambilalihan lahan secara paksa untuk memajukan rencana pembangunan landasan pacu ketiga. Bandara Narita adalah hub internasional utama Jepang dan terletak di Prefektur Chiba, dekat Tokyo.

Kesepakatan itu dibuat pada hari Jumat dalam pertemuan yang dihadiri pejabat kementerian pertanahan, gubernur Prefektur Chiba, kepala-kepala kota di sekitar bandara, serta presiden pengelola bandara.

Presiden Narita International Airport Corporation, Fujii Naoki, mengatakan peningkatan fungsi bandara merupakan proyek yang sangat penting untuk menampung lebih banyak wisatawan asing dan memperluas jaringan logistik internasional. Ia menambahkan bahwa rencana itu perlu diwujudkan secepat mungkin.

Ia menyatakan kesiapan untuk melanjutkan prosedur hukum yang memungkinkan ekspropriasi lahan.

Para pemimpin kota di sekitar bandara tidak mengajukan keberatan. Pengelola berencana meningkatkan kapasitas bandara, termasuk membangun landasan pacu ketiga.

Perusahaan itu sudah memperoleh, atau diperkirakan akan memperoleh, lebih dari 95 persen lahan yang diperlukan. Namun, perusahaan masih kesulitan bernegosiasi dengan pemilik lahan untuk memperoleh bagian yang tersisa.

Pembukaan landasan pacu baru diperkirakan tertunda lebih dari satu tahun dibanding jadwal awal. Hingga kini, perusahaan menghindari pengambilalihan lahan dengan cara paksa setelah mengalami gerakan protes yang kuat saat pembangunan bandara.

Sumber menyebutkan perusahaan bandara akan mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat paling cepat musim gugur ini agar mendapat persetujuan menerapkan undang-undang ekspropriasi lahan. Pemerintah sebelumnya menyetujui penerapan undang-undang ini pada 1969, dan langkah itu membuka jalan bagi pembangunan bandara.

Jika disetujui, sebuah komite di Prefektur Chiba akan menelaah jumlah kompensasi yang akan ditawarkan dan tenggat penyerahan lahan. Sumber mengatakan tindakan terbaru terkait pengambilalihan lahan tidak ditujukan untuk langsung menerapkan cara paksa, berbeda dengan ekspropriasi di masa lalu.

Sumber menambahkan bahwa mereka berharap langkah ini membantu mendorong pemahaman pemilik lahan. Pengelola bandara mengatakan akan terus bernegosiasi dengan pemilik lahan sambil melanjutkan prosedur tersebut.