Koalisi Pemerintah Jepang Usulkan Pelonggaran Aturan Ekspor Peralatan Pertahanan

Partai-partai koalisi pemerintah Jepang menyerahkan proposal kepada Perdana Menteri Sanae Takaichi pada hari Jumat untuk mencabut batasan transfer peralatan pertahanan ke luar negeri. Saat ini, pengiriman tersebut dibatasi hanya pada lima kategori non-mematikan, seperti untuk misi penyelamatan dan transportasi.

Anggota Komisi Riset Keamanan dari Partai Liberal Demokrat (LDP) dan mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang, menyampaikan proposal tersebut guna mengubah pedoman pelaksanaan atas 'Tiga Prinsip Transfer Peralatan dan Teknologi Pertahanan'.

Proposal tersebut merekomendasikan pencabutan pembatasan agar seluruh produk jadi dan komponen pertahanan, termasuk senjata mematikan, pada prinsipnya dapat ditransfer ke luar negeri. Dewan Keamanan Nasional nantinya akan membahas setiap rencana transfer untuk menentukan kelayakannya.

Negara penerima transfer akan dibatasi pada negara-negara yang telah menandatangani perjanjian transfer peralatan dan teknologi pertahanan dengan Jepang. Negara yang sedang terlibat konflik bersenjata pada prinsipnya akan dikecualikan, kecuali dalam situasi khusus.

Kedua partai menekankan bahwa pelonggaran aturan ini akan memperluas kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat serta negara-negara mitra lainnya. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat basis teknologi dan produksi industri pertahanan domestik.

Perdana Menteri Takaichi menyatakan dukungan penuh terhadap usulan ini dan menekankan pentingnya memberikan penjelasan menyeluruh kepada masyarakat. Pemerintah berencana merevisi pedoman tersebut paling cepat pada awal musim semi tahun ini.