Politik Jepang

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi Pertegas Komitmen Penerapan Kebijakan Baru

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi kembali menegaskan janjinya untuk menerapkan apa yang disebutnya sebagai “kebijakan fiskal yang bertanggung jawab dan proaktif” dalam pidato kebijakannya di hadapan Parlemen (Diet) pada Jumat sore. Ia juga memaparkan rencana untuk mempercepat diskusi terkait pengajuan RUU tentang pajak konsumsi negara. Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin Takaichi sebelumnya telah membuat janji kampanye untuk menangguhkan pajak bahan pangan selama jangka waktu terbatas, yakni dua tahun. Pada awal pidatonya yang ditujukan kepada kedua majelis di Parlemen, Takaichi menyinggung hasil pemilihan Majelis Rendah baru-baru ini. Ia menyatakan telah menerima dukungan kuat dari masyarakat untuk membawa perubahan penting dalam kebijakan bagaimanapun caranya.

Politik • 17 Feb

Survei NHK: Tingkat Dukungan untuk Kabinet Takaichi Tembus 65%

Jajak pendapat terbaru NHK menunjukkan tingkat dukungan terhadap Kabinet Perdana Menteri Takaichi Sanae mencapai 65 persen, naik tujuh poin dari jajak pendapat sebelumnya yang dilakukan satu minggu sebelum pemilihan Majelis Rendah Jepang. Survei tersebut juga menunjukkan tingkat ketidaksetujuan sebesar 20 persen, turun enam poin. NHK melakukan survei telepon selama tiga hari hingga Minggu, dengan menargetkan responden acak berusia 18 tahun ke atas. Dari 2.809 orang yang dihubungi, 1.188 orang atau 42 persen memberikan respons.

Politik • 13 Feb

Oposisi Jepang CRA Pilih Ogawa Junya sebagai Pemimpin Baru Pasca Kekalahan Pemilu

Anggota partai oposisi utama Jepang di Majelis Rendah, Centrist Reform Alliance (CRA), telah memilih Ogawa Junya sebagai presiden baru mereka. Hal ini terjadi setelah ketua bersama CRA memutuskan untuk mengundurkan diri menyusul kekalahan signifikan dalam pemilihan hari Minggu lalu. Ogawa berkata: “Sebagai partai oposisi utama, tujuan terbesar kami adalah menyusun visi yang jelas untuk stabilitas kehidupan rakyat… memberikan jaminan sekarang dan harapan untuk hari esok.” CRA didirikan pada bulan Januari, terbentuk dari anggota parlemen yang sebelumnya tergabung dalam Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP) dan Komeito. Mereka menargetkan menjadi kekuatan terbesar, namun hanya memenangkan 49 kursi, kurang dari sepertiga dari 172 kursi yang mereka pegang sebelum pemungutan suara.

Politik • 11 Feb

Ogawa Junya dan Shina Takeshi Maju dalam Pemilihan Ketua CRA

Centrist Reform Alliance (CRA), partai oposisi baru di Jepang, akan memilih pemimpin baru pada hari Jumat setelah mengalami kekalahan telak dalam pemilihan Majelis Rendah pada hari Minggu. Mantan anggota Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP), Ogawa Junya dan Shina Takeshi, telah mengumumkan niat mereka untuk mencalonkan diri dalam pemilihan tersebut. Wakil Presiden CRA, Noda Yoshihiko dan Saito Tetsuo, akan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas hasil pemilihan. CRA dibentuk bulan lalu oleh dua partai oposisi di Majelis Rendah, yaitu CDP dan Komeito.

Politik • 08 Feb

Pemilu Jepang Dimulai, Nasib Pemerintahan PM Sanae Takaichi Dipertaruhkan

Hari Minggu (8/2) ini menjadi momen krusial bagi Jepang. Warga Negeri Sakura berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS) untuk menentukan masa depan pemerintahan mereka dalam Pemilihan Umum Majelis Rendah (Lower House Election). Sorotan utama tertuju pada Perdana Menteri Sanae Takaichi. Apakah koalisi yang dipimpinnya mampu mempertahankan dominasi dengan mengamankan setidaknya 233 kursi dari total 465 kursi yang diperebutkan? Ataukah pihak oposisi akan memberikan kejutan dan menggoyahkan stabilitas pemerintahan? Tantangan Cuaca Ekstrem Pelaksanaan pemilu kali ini menghadapi tantangan cuaca. Di wilayah-wilayah yang diprediksi akan dilanda hujan salju lebat, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyesuaikan jam operasional TPS—baik menunda pembukaan maupun menutup lebih awal—demi keselamatan warga.

Politik • 28 Jan

Pemilu Jepang Dimulai! Warga Serbu TPS untuk Pemungutan Suara Awal

Pemungutan suara awal (early voting) telah resmi dimulai, hanya satu hari setelah masa kampanye pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Jepang dibuka pada hari Selasa. Dalam pemilu kali ini, rentang waktu antara pembubaran parlemen hingga hari pemilihan sangat singkat, hanya 16 hari. Akibatnya, distribusi kartu panggilan pemilih (polling tickets) ke rumah-rumah warga diperkirakan akan tertunda hingga Senin depan atau bahkan lebih lama. Meskipun demikian, komisi pemilihan umum di seluruh negeri menegaskan bahwa warga tetap dapat memberikan suara mereka melalui mekanisme pemilihan awal selama identitas mereka dapat diverifikasi.