BERITA JEPANG
Politik Domestik 26 January 2026

Survei NHK: Dukungan PM Takaichi Turun ke 59% Jelang Pemilu

Oleh NHK Sumber: NHK
Survei NHK: Dukungan PM Takaichi Turun ke 59% Jelang Pemilu

Berdasarkan jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh NHK, tingkat persetujuan untuk Kabinet Perdana Menteri Sanae Takaichi berada di angka 59 persen, turun tiga poin dibandingkan dua minggu sebelumnya. Sementara itu, tingkat ketidaksetujuan naik lima poin menjadi 26 persen.

NHK melakukan survei telepon yang menargetkan 3.630 responden selama tiga hari hingga hari Minggu kemarin. Sebanyak 1.564 orang, atau sekitar 43 persen, memberikan respons.

Perdana Menteri Takaichi telah membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat minggu lalu untuk menggelar pemilu lebih awal, dengan alasan ingin mencari mandat baru dari rakyat untuk pemerintahannya.

Ketika ditanya apakah langkah pembubaran parlemen ini tepat, opini publik terbelah: 34 persen responden mengatakan “Ya”, sementara 49 persen mengatakan “Tidak”, dan 17 persen menyatakan tidak yakin.

Survei juga menanyakan isu kebijakan apa yang paling menentukan pilihan pemilih terhadap kandidat atau partai:

  • 41% memilih penanganan kenaikan harga (inflasi).
  • 18% menyebut jaminan sosial dan masalah penurunan angka kelahiran.
  • 17% memilih diplomasi dan keamanan nasional.
  • 7% menyoroti masalah uang dalam politik, diikuti oleh 5% tentang kebijakan warga negara asing, dan 2% mengenai amandemen konstitusi.

Terkait keseimbangan kekuatan yang diharapkan di parlemen mendatang:

  • 24% berharap Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Takaichi memenangkan mayoritas tunggal.
  • 22% berharap koalisi pemerintah (LDP dan Komeito) memegang mayoritas.
  • 32% menginginkan kekuatan berimbang antara kubu pemerintah dan oposisi.
  • 11% berharap oposisi memenangkan mayoritas.

Mengenai isu pajak konsumsi di tengah kenaikan harga:

  • 19% setuju tarif saat ini dipertahankan.
  • 40% menyarankan penurunan tarif untuk barang tertentu (seperti makanan).
  • 18% ingin tarif diturunkan untuk semua barang.
  • 14% berpendapat pajak konsumsi harus dihapuskan sepenuhnya.