PM Takaichi Percepat RUU Pajak Konsumsi, Janji Hapus Pajak Makanan

Perdana Menteri Jepang, Takaichi Sanae, tengah bersiap untuk mengungkapkan rencananya mempercepat pengajuan rancangan undang-undang (RUU) terkait pajak konsumsi ke Diet (Parlemen Jepang) dalam pidato kebijakannya minggu ini.

Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Takaichi telah membuat janji kampanye untuk tidak mengenakan pajak pada bahan makanan untuk periode terbatas selama dua tahun.

Sesi Diet khusus akan diselenggarakan pada hari Rabu untuk pertama kalinya sejak pemilihan Majelis Rendah pada 8 Februari. Takaichi dijadwalkan menyampaikan pidato kebijakan pada hari Jumat.

Mengenai kebijakan ekonomi dan fiskal, Takaichi berencana menyatakan komitmennya untuk menjunjung tinggi keuangan proaktif yang bertanggung jawab, memutus kecenderungan penghematan (austeritas) berlebihan dan kurangnya investasi masa depan, serta terus mendorong pertumbuhan. Ia juga diperkirakan akan menyampaikan rencana pengenalan sistem pengelolaan anggaran tahun jamak (multi-years) dalam kerangka kerja terpisah untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB.

Terkait strategi pertumbuhan, ia diperkirakan akan mengumumkan bahwa peta jalan untuk investasi kemitraan publik-swasta akan diungkap mulai bulan depan, dan strategi umum akan disusun untuk membangun kembali ekonomi sosial yang beradaptasi dengan penurunan populasi.

Takaichi juga akan memperjelas bahwa demi merealisasikan janji LDP untuk nol pajak konsumsi pada bahan makanan, ia akan menugaskan dewan nasional bipartisan untuk mempercepat diskusi mengenai isu-isu seperti penjadwalan dan sumber pendanaan. Tujuannya adalah menyusun laporan sementara sebelum musim panas agar RUU terkait dapat diajukan ke Diet sesegera mungkin.

Di bidang diplomasi, Takaichi akan mempresentasikan gagasannya tentang diplomasi Jepang yang bertanggung jawab demi menciptakan perdamaian dan kemakmuran, serta rencananya untuk evolusi strategis Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Perdana Menteri juga diharapkan akan menyatakan rencananya untuk meninjau kembali kontrol atas akuisisi tanah oleh warga asing, serta mempercepat upaya pemanfaatan logam tanah jarang (rare earth) di dasar laut sekitar pulau paling timur Jepang, Minamitorishima, di Pasifik.