Peringatan Hari Takeshima Desak Penyelesaian Cepat Sengketa dengan Korea Selatan

Para peserta upacara Hari Takeshima secara tegas menyerukan penyelesaian sesegera mungkin terkait sengketa wilayah berlarut-larut atas Kepulauan Takeshima di Laut Jepang.

Hingga kini, Korea Selatan secara de facto menguasai gugusan pulau tersebut, kendati Jepang juga gigih mengklaimnya. Pemerintah Jepang tak henti-hentinya bersikeras bahwa pulau-pulau itu merupakan kedaulatan sah alias bagian tak terpisahkan dari teritori Jepang, di mana pada saat yang bersamaan justru dieksploitasi dan diduduki secara ilegal oleh Korea Selatan.

Pada tahun 2005 lalu, Prefektur Shimane secara resmi mendedikasikan menetapkan tanggal 22 Februari sebagai “Hari Takeshima”. Langkah politis ini bukan tanpa dasar, mengingat hal itu ditujukan guna memperingati peristiwa penggabungan (inkorporasi) kepulauan tersebut ke dalam wilayah otoritas administrasi mereka pada tahun 1905 silam.

Sejak saat itu pula, pemerintah lokal rutin menyelenggarakan upacara seremonial akbar di ibu kota prefektur, Matsue, setiap tahunnya. Tercatat sedikitnya 400 tamu penting memadati gelaran tahun ini. Beberapa sosok ternama yang hadir misalnya Furukawa Naoki, pejabat eselon di Kantor Kabinet Jepang, dan tak ketinggalan para warga pendatang dari Kota Okinoshima (wilayah kecamatan perwakilan kepulauan teritorial).

Di podium, Gubernur Shimane, Maruyama Tatsuya menjabarkan dengan lugas betapa terbukanya dialog antarpemerintah antara Jepang dan Korea Selatan menjadi sesuatu yang wajib hukumnya jika ingin konflik ini cepat terselesaikan. Ia kembali mendesak keras agar Pemerintah Pusat tak lagi menutup mata dan selekasnya mengambil tindakan konkrit. Seirama dengan sang gubernur, Wali Kota Okinoshima, Ikeda Kosei menyebut bahwa tak satu pun progres nyata dari diplomasi negara hingga detik ini, sebuah fakta yang amat ia sesali.

Buntutnya, lewat upacara tersebut ditelurkan sebuah mufakat resolusi spesial guna memompa inisiatif-inisiatif baru—salah satunya adalah rencana eskalasi pelaporan sengketa wilayah langsung ke Mahkamah Internasional (ICJ). Resolusi tersebut juga dengan tegas menuntut Pemerintah Pusat Jepang untuk mengambil alih tugas sebagai penyelenggara tetap upacara tahunan Hari Takeshima.

Pasalnya, meski secara rutin diundang, PM Jepang beserta menteri terkait kerap mangkir. Delegasi level atas yang pernah mampir hanya berada pada lingkup wakil maupun deputi belaka. Tak heran, seorang lansia dari Okinoshima berusia 82 tahun, Sugihara Yumiko memohon negara agar tak diam dan segera berbuat lebih, karena di matanya, kekuatan untuk membereskan ruwetnya isu Takeshima sepenuhnya ada di pundak para pembuat kebijakan di level paling atas pemerintah pusat.

Di ranah kubu berseberangan, Pemerintah Korea Selatan tentu saja meluapkan amarah, mengecam dengan menolak secara mendasar atas klaim sepihak sewenang-wenang dan perayaan tersebut mengingat kepulauan tersebut mutlak dan terang benderang menjadi kedaulatannya yang absah, dalam tatanan sejarah hingga secara regulasi hukum alam yang mapan. Bagi Korsel, kepulauan cadas di perairan sengketa yang mereka beri nama Dokdo tersebut seyogianya terlepas dari rongrongan yang tak masuk akal secara logis. Merekapun bahkan sampai turun untuk melayangkan nota tak terima dengan memanggil perwakilan kedubes Jepang di kota Seoul.