Pemerintah Jepang menyusun kebijakan dasar tentang warga negara asing

Pemerintah Jepang telah menyusun sejumlah kebijakan dasar mengenai warga negara asing, termasuk persyaratan yang lebih ketat untuk mendapatkan kewarganegaraan Jepang dan langkah-langkah untuk menghadapi overtourism.

Paket kebijakan tersebut disusun dalam rapat menteri-menteri terkait Kabinet pada hari Jumat. Kebijakan tersebut mendorong terciptanya masyarakat di mana warga Jepang dan warga negara asing dapat hidup dengan aman, nyaman, dan berkembang bersama di bawah hukum dan peraturan Jepang.

Selain memperkenalkan persyaratan yang lebih ketat untuk kewarganegaraan, pemerintah juga berencana meluncurkan program baru bagi warga asing untuk belajar bahasa Jepang dan peraturan. Pejabat akan mempertimbangkan tingkat pemahaman peserta sebagai faktor dalam menilai status kediaman mereka.

Wisatawan asing dengan tagihan medis yang belum dibayar di Jepang akan dihadapkan pada pemeriksaan yang lebih ketat. Pemerintah sudah berbagi informasi tertentu tentang pembayaran yang tertinggal dengan otoritas imigrasi. Sekarang, mereka berencana untuk menyediakan informasi tentang tagihan yang lebih kecil yang disediakan oleh lembaga medis.

Pemerintah juga berencana untuk melacak kewarganegaraan penduduk baru di perumahan umum. Langkah-langkah melawan overtourism akan termasuk mendorong kunjungan ke berbagai destinasi di luar tempat-tempat wisata utama.

Mengenai properti, survei akan dilakukan pada transaksi jangka pendek yang melibatkan kondominium baru di kota-kota besar serta pembelian properti tersebut oleh pembeli luar negeri. Pemerintah juga akan mempertimbangkan nasionalisasi pulau-pulau terpencil yang pemiliknya tidak diketahui.

Mengenai peraturan pembelian properti oleh warga negara asing, pejabat berencana menyusun kerangka kerja setelah mempelajari contoh dari negara lain.

Menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan warga negara asing, Onoda Kimi, mengatakan kepada wartawan bahwa paket kebijakan tersebut merangkum tantangan-tantangan yang telah muncul hingga saat ini. Dia mengatakan bahwa penting bagi pemerintah untuk mengupdate publik tentang kemajuan yang telah dicapai, serta masalah tambahan yang timbul, untuk memberikan keamanan dan ketenangan pikiran.

Dia mengatakan bahwa kantornya, yang berfungsi sebagai pusat perintah, akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait dan secara konsisten menerapkan langkah-langkah yang termasuk dalam paket.