Dewan Nasional Jepang Gelar Pertemuan Pertama Bahas Reformasi Pajak dan Jaminan Sosial

Dewan Nasional non-partisan Jepang telah menggelar pertemuan pertamanya. Dewan tersebut merencanakan untuk merundingkan pengenalan sistem kredit pajak yang dapat dikembalikan (refundable tax credit). Selain itu, mereka juga akan membahas penghapusan pajak konsumsi untuk bahan pangan selama dua tahun ke depan.

Perwakilan pemerintah dan partai-partai politik berkumpul dalam pertemuan tersebut pada hari Kamis.

Perdana Menteri Takaichi Sanae, jajaran menteri kabinet, pejabat Partai Demokrat Liberal (LDP), pemimpin bersama Partai Inovasi Jepang, serta pemimpin partai oposisi Team Mirai turut berpartisipasi.

Takaichi menyatakan, “Kami ingin mengurangi beban para berpenghasilan menengah dan rendah yang terdampak oleh pajak, iuran asuransi sosial, serta kenaikan harga barang.”

Takaichi menyerukan diskusi lintas partai untuk menangani apa yang disebutnya sebagai “masalah tunjangan dan beban yang telah lama terabaikan.” Ia menambahkan bahwa pembicaraan ini juga harus melibatkan para ahli dari luar pemerintahan.

Partai Demokrat untuk Rakyat (DPFP) dan Aliansi Reformasi Tengah (CRA) turut diundang, namun tidak menghadiri pertemuan tersebut.

Pemimpin Team Mirai, Anno Takahiro, menyatakan partainya menentang pemotongan pajak konsumsi pada bahan pangan.

Anno berujar: “Sudah waktunya untuk secara serius mempertimbangkan bagaimana mengubah sistem jaminan sosial agar sesuai dengan era saat ini. Kita harus mendiskusikan bagaimana membuatnya berkelanjutan dan dapat diterima dalam hal manfaat serta beban.”

Takaichi menyampaikan keinginannya agar dewan tersebut menyusun laporan sebelum musim panas. Ia mengindikasikan akan mengajukan rancangan undang-undang yang diperlukan ke Diet (Parlemen Jepang) setelah laporan tersebut selesai.

Penjabat Presiden DPFP, Furukawa Motohisa, mengatakan bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi partainya untuk bergabung dengan dewan belum terpenuhi untuk saat ini.

Ia menyebutkan partainya ingin pemerintah dan partai pendukung pemerintah membangun forum untuk mendiskusikan bagaimana dewan tersebut seharusnya dibentuk dan bagaimana para ahli dipilih.

Presiden CRA, Ogawa Junya, mengatakan partainya menahan diri untuk hadir dalam pertemuan pertama ini karena belum mencapai tingkat kepercayaan yang cukup terhadap peran dewan tersebut.

Ia menambahkan bahwa partainya bermaksud untuk memastikan keseriusan perdana menteri mengenai pemotongan pajak konsumsi serta komitmennya dalam memperkenalkan sistem kredit pajak yang dapat dikembalikan.