China Tambah 20 Perusahaan Jepang ke Daftar Kontrol Ekspor, Apa Dampaknya?

China mengumumkan akan melarang ekspor barang-barang yang memiliki kegunaan sipil maupun militer (dual-use) ke 20 perusahaan dan entitas Jepang tambahan. Beijing mengklaim entitas-entitas tersebut terlibat dalam peningkatan kapabilitas militer Jepang.

Kementerian Perdagangan China pada hari Selasa secara resmi memasukkan 20 perusahaan dan kelompok tersebut ke dalam daftar kontrol ekspornya. Di antara entitas yang masuk daftar terdapat anak perusahaan dari produsen mesin besar yang bergerak di bidang pertahanan, seperti Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, dan IHI. Badan Eksplorasi Antariksa Jepang (JAXA) serta Akademi Pertahanan Nasional juga turut dimasukkan.

Belum jelas apakah mineral tanah jarang (rare earth) termasuk dalam barang-barang yang akan dilarang ekspornya ke entitas-entitas tersebut.

Kementerian juga mengumumkan pengetatan kontrol terhadap barang dual-use yang diekspor ke 20 entitas Jepang lainnya secara terpisah, termasuk produsen mobil Subaru. Beijing mengatakan tidak dapat mengonfirmasi tujuan penggunaan akhir dari produk-produk tersebut.

Tekanan ekonomi China terhadap Jepang semakin meningkat sejak PM Takaichi Sanae melontarkan pernyataan mengenai kemungkinan darurat Taiwan tahun lalu.

Juru bicara kementerian menyebutkan langkah ini bertujuan untuk mencegah militerisasi ulang Jepang dan ambisi nuklirnya, serta menegaskan bahwa tindakan tersebut “sepenuhnya masuk akal dan sah secara hukum.”

Pemerintah Jepang telah mengajukan protes keras kepada China atas pengumuman tersebut dan menuntut pencabutan langkah-langkah yang diambil. Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Kanai Masaaki, menyampaikan protes secara langsung kepada Wakil Kepala Misi China, Shi Yong, di Kedutaan Besar China di Tokyo. Kanai menegaskan bahwa langkah tersebut “sama sekali tidak dapat diterima dan sangat disesalkan.”

Perusahaan-perusahaan Jepang yang menjadi target—termasuk IHI Corporation, Mitsubishi Heavy Industries, Japan Marine United Corporation, Eneos Holdings, dan Subaru Corporation—tengah bergegas mengonfirmasi fakta dan mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait dampak kebijakan ini.