Panas! China Desak PM Jepang Tarik Ucapan Soal Taiwan di Sidang PBB

Duta Besar China untuk PBB kembali melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, tahun lalu mengenai Taiwan. Serangan diplomatik ini memicu tanggapan langsung dari perwakilan Jepang di forum dunia tersebut.

Kontroversi bermula ketika Takaichi menyatakan dalam sesi Diet (Parlemen Jepang) bulan November lalu bahwa “situasi darurat di Taiwan yang melibatkan penggunaan kekuatan militer” dapat dianggap sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang” (survival-threatening situation)—sebuah klasifikasi hukum yang memungkinkan Jepang untuk mengerahkan kekuatan pertahanan diri kolektif.

Duta Besar Tetap China untuk PBB, Fu Cong, mengangkat isu ini dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang hukum internasional pada hari Senin.

Fu menegaskan bahwa pernyataan Takaichi merupakan bentuk “campur tangan kasar” dalam urusan internal China dan merupakan pelanggaran terbuka terhadap kewajiban pasca-perang Jepang sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia II.

Menanggapi tuduhan tersebut, Duta Besar Jepang untuk PBB, Kazuyuki Yamazaki, menyatakan bahwa klaim delegasi China tidak berdasar.

Yamazaki membalas dengan tegas: “Sejak akhir Perang Dunia II, Jepang secara konsisten menempuh jalan sebagai negara pecinta damai dan telah memberikan kontribusi tak terhitung terhadap perdamaian dan kemakmuran masyarakat internasional, termasuk dalam sistem multilateral, berdasarkan prinsip supremasi hukum.”

Yamazaki menambahkan bahwa China seharusnya terlibat dalam diskusi yang akurat dan konstruktif yang berkontribusi pada stabilitas global, alih-alih melontarkan tuduhan tak berdasar.

China telah berulang kali mendesak agar Perdana Menteri Jepang menarik kembali pernyataannya di berbagai forum, termasuk Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan, sejak bulan November lalu.

Jepang menegaskan bahwa mereka akan terus merespons setiap provokasi dengan tenang melalui dialog diplomatik.