Politik

Jepang Guyur 500 Juta Yen Lawan Penipuan Online di ASEAN

Jepang akan memberikan bantuan kepada empat negara di Asia Tenggara dalam upaya mereka memerangi kejahatan lintas batas, seperti operasi penipuan (scam). Upacara penandatanganan diadakan di Bangkok pada hari Senin untuk program bantuan hibah senilai lebih dari 500 juta yen (sekitar 3,3 juta dolar AS). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan investigasi Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Laos. Menangani kejahatan transnasional telah menjadi masalah utama di Asia Tenggara. Pihak berwenang di Kamboja, Myanmar, dan tempat lain telah menggerebek fasilitas kelompok kriminal yang diyakini terlibat dalam operasi penipuan.

Domestik • 16 Feb

Investigasi: Celah Visa Kerja 'Engineer' Disalahgunakan untuk Pekerja Kasar

Selama satu dekade terakhir, Jepang mengalami lonjakan besar dalam jumlah pekerja asing. Namun baru-baru ini, terungkap bahwa banyak yang bekerja secara ilegal di luar batas visa mereka karena skema transnasional yang dirancang untuk memanfaatkan celah dalam sistem imigrasi Jepang. Banyak peningkatan pekerja asing terjadi di bawah kategori visa Engineer/Specialist in Humanities/International Services. Kategori ini mencakup profesi seperti pemrogram, desainer, dan penerjemah. Sejak 2015, jumlah pemegang visa ini meningkat tiga kali lipat menjadi 458.109 pada Juni 2025.

Bisnis • 16 Feb

PM Takaichi Bertemu Gubernur BOJ Ueda, Bahas Kondisi Ekonomi Pasca Pemilu

Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae telah bertemu dengan Gubernur Bank of Japan (BOJ) Ueda Kazuo untuk pertama kalinya setelah pemilihan Majelis Rendah pada 8 Februari lalu. Keduanya dilaporkan membahas keadaan ekonomi dan keuangan secara umum. Pertemuan berlangsung di Kantor Perdana Menteri pada Senin malam dan berlangsung sekitar 15 menit. Setelah pembicaraan, Ueda mengatakan kepada wartawan bahwa meskipun ia tidak dapat memberikan rincian, pertemuan mereka diadakan sebagai pertukaran pendapat umum yang rutin. Ketika ditanya apakah Takaichi meminta kebijakan BOJ tertentu, Ueda menegaskan tidak ada permintaan khusus.

Politik • 16 Feb

PM Takaichi Siap Bertemu Kim Jong Un Demi Pemulangan Korban Penculikan

Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae telah menyatakan kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un guna mencari terobosan dalam masalah warga negara Jepang yang diculik oleh negara tersebut. Takaichi bertemu dengan sekelompok kerabat warga Jepang yang diculik oleh Korea Utara pada hari Senin di Kantor Perdana Menteri. Hadirin termasuk ketua grup Yokota Takuya (saudara laki-laki Yokota Megumi yang diculik pada usia 13 tahun) dan ibu mereka, Sakie.

Politik • 16 Feb

Keluarga Korban Penculikan di Jepang Tetap Bertekad Pulangkan Semua Korban

Kerabat warga negara Jepang yang diculik oleh Korea Utara telah menyuarakan tekad kuat mereka untuk mencapai pemulangan semua korban penculikan. Anggota keluarga berbicara pada konferensi pers setelah mereka mengadakan pertemuan pada hari Minggu untuk membahas langkah tindakan masa depan mereka. Yokota Takuya, yang saudara perempuannya Yokota Megumi diculik ketika dia berusia 13 tahun, mengatakan anggota keluarga memandang hubungan Jepang-Korea Utara berada dalam fase dialog dalam beberapa tahun terakhir. Yokota, kepala kelompok kerabat korban penculikan, mengatakan itulah sebabnya kelompoknya memutuskan untuk tidak menentang pencabutan sanksi Jepang terhadap Korea Utara jika semua korban penculikan dipulangkan.

Politik • 16 Feb

Keluarga Korban Penculikan Desak Pemulangan Segera Lewat Dialog dengan Korea Utara

Kerabat warga negara Jepang yang diculik oleh Korea Utara telah menyerukan pemulangan semua korban penculikan ke Jepang selagi generasi orang tua mereka masih hidup. Anggota keluarga mengadakan pertemuan bersama dengan pendukung mereka di Tokyo pada hari Minggu. Pada awal acara, mereka mengheningkan cipta sejenak untuk Arimoto Akihiro, yang meninggal satu tahun lalu pada usia 96 tahun. Dia adalah ayah dari salah satu korban penculikan, Arimoto Keiko. Kelompok tersebut menyusun kebijakan untuk kegiatan masa depan mereka. Kebijakan itu menyatakan jika pemulangan semua korban penculikan terealisasi selagi generasi orang tua mereka masih hidup, mereka tidak akan keberatan dengan pemberian bantuan kemanusiaan ke Korea Utara, pencabutan sanksi Jepang terhadap Korut, atau pembukaan pembicaraan untuk menormalisasi hubungan bilateral.