Politik

Rupiah Waspada? Yen Menguat Tajam Akibat Spekulasi Intervensi Pasar

Mata uang Yen menunjukkan penguatan signifikan terhadap Dolar AS pada perdagangan hari Senin, mencapai kisaran atas 153 di pasar Tokyo—level terkuat sejak November lalu. Pergerakan ini dipicu oleh spekulasi pasar yang kencang mengenai potensi intervensi mata uang terkoordinasi antara Jepang dan Amerika Serikat. Tren pembalikan ini bermula sejak Jumat lalu, di mana mata uang Jepang melonjak lebih dari 4,5 yen dalam waktu singkat. Sinyal Intervensi Para investor ramai-ramai melepas Dolar dan memborong Yen, didorong oleh rumor bahwa otoritas Jepang dan AS sedang melakukan rate check (pengecekan nilai tukar). Langkah ini sering dianggap sebagai sinyal awal atau persiapan teknis sebelum eksekusi intervensi pasar yang sebenarnya.

Politik • 24 Jan

Demonstrasi di Jepang barat meminta penyelesaian masalah penculikan oleh Korea Utara

Saudara seorang warga Jepang yang diculik oleh Korea Utara kembali meminta agar semua korban segera dikembalikan. Yokota Takuya mengajukan permohonan tersebut di sebuah rally di kota Tokushima, Jepang barat yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang, Prefektur Tokushima dan lainnya. Yokota memimpin sebuah kelompok keluarga korban penculikan dan adalah adik laki-laki Yokota Megumi, yang diculik pada usia 13 tahun. Acara tersebut juga dihadiri oleh Hasuike Kaoru, yang diculik oleh Korea Utara pada tahun 1978 di Prefektur Niigata. Hasuike kembali ke Jepang pada tahun 2002 setelah KTT Jepang-Korea Utara.

Politik • 23 Jan

Lebih dari 1.200 calon bakal berlari dalam pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Jepang

Kampanye untuk pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Jepang akan dimulai pada hari Selasa. Sampai saat ini, lebih dari 1.200 calon siap berlari di seluruh negeri. Dalam pemilu ini, total 465 kursi akan dipertaruhkan. Total 289 kursi akan ditentukan di konstituensi satu kursi, sementara 176 kursi akan ditentukan melalui sistem perwakilan proporsional. Menurut kompilasi NHK berdasarkan pengumuman dari partai politik dan lainnya, 1.204 calon siap berlari sebagai anggota parlemen pada pukul 17.00 hari Jumat.

Politik • 23 Jan

Pemerintah Jepang menyusun kebijakan dasar tentang warga negara asing

Pemerintah Jepang telah menyusun sejumlah kebijakan dasar mengenai warga negara asing, termasuk persyaratan yang lebih ketat untuk mendapatkan kewarganegaraan Jepang dan langkah-langkah untuk menghadapi overtourism. Paket kebijakan tersebut disusun dalam rapat menteri-menteri terkait Kabinet pada hari Jumat. Kebijakan tersebut mendorong terciptanya masyarakat di mana warga Jepang dan warga negara asing dapat hidup dengan aman, nyaman, dan berkembang bersama di bawah hukum dan peraturan Jepang. Selain memperkenalkan persyaratan yang lebih ketat untuk kewarganegaraan, pemerintah juga berencana meluncurkan program baru bagi warga asing untuk belajar bahasa Jepang dan peraturan. Pejabat akan mempertimbangkan tingkat pemahaman peserta sebagai faktor dalam menilai status kediaman mereka.

Politik • 23 Jan

Dewan Perwakilan Rakyat Jepang dibubarkan untuk pemilu serentak

Dewan Perwakilan Rakyat Jepang telah dibubarkan untuk pemilu umum. Hal ini berarti para pemilih di seluruh negeri akan menuju ke tempat pemungutan suara pada tanggal 8 Februari. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nukaga Fukushiro mengumumkan pembubaran pada hari Jumat siang. Kemudian, Kabinet mengonfirmasi jadwal pemilu. Kampanye resmi dimulai Selasa depan. Pemungutan suara akan berlangsung pada tanggal 8 Februari. Ini akan menjadi pemilu umum pertama bagi Takaichi Sanae sebagai perdana menteri. Dia terpilih sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal pada musim gugur tahun lalu dan menjabat tidak lama kemudian. Koalisi pemerintah saat ini memegang mayoritas tipis, dibantu oleh tiga legislator independen. Dalam perlombaan mendatang, 465 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat akan dipertaruhkan.

Politik • 23 Jan

Pemerintah Jepang akan menyusun tanggapan terhadap terorisme CBRNE

Sekretaris Jabatan Pimpinan Jepang Kihara Minoru mengatakan pemerintah akan merencanakan sistem untuk meningkatkan tanggapan terhadap terorisme yang melibatkan senjata biologis, kimia atau jenis senjata lainnya. Sebuah tim tugas pemerintah yang terdiri dari pejabat senior dari berbagai kementerian melakukan pertemuan pertama pada hari Jumat. Tim tugas akan membahas cara untuk menanggapi apa yang dikenal sebagai terorisme CBRNE – serangan menggunakan senjata kimia, biologis, radiologi, nuklir serta bahan peledak. Kihara mengatakan kepada peserta bahwa Jepang telah mendirikan sistem untuk memberikan perawatan medis bagi korban terorisme sejak serangan gas saraf sarin pada sistem metro Tokyo tahun 1995. Namun, dia mengatakan situasi sedang berubah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.